IDEOLOGI KENABIAN BUSYRO

JAKARTA - Dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Bambang Widjajanto telah selesai menjalani tes seleksi pertama di DPR untuk menjadi calon pimpinan KPK. Dalam tes kali ini, keduanya harus membuat gagasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu yang ditawarkan oleh calon pimpinan KPK Busryo Muqadas dalam pemberantasan korupsi adalah ideologi kenabian di lembaga KPK.

“ideologi yang saya tawarkan adalah kenabian. Intinya lebratif, humanisasi, pembebasan, dan transendental (hubungan manusia dengan tuhannya). Itu inti dari ideologi kenabian,'' ungkap Busyro kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (23/11/2010).

Busyro menjelaskan, pemberantasan korupsi yang harus diberantas di Indonesia yaitu pemberantasan korupsi di bidang pengadaan barang, karena bidang tersebut peluang korupsi sangat terbuka dilakukan.

''Pemberantasan di bidang pengadaan barang harus dilakukan dengan pendekatan ideologi tadi, dan pendidikan itu sangat penting,'' kata Busyro.

Mantan Ketua Komisi Yudisial ini menjelaskan, ideologi kenabian ini juga penting untuk mengingatkan kita terutama kepada koruptor bahwa korupsi itu buka sekedar merusak negara, tapi juga merusak sendi-sendi lainnya. Karena segala sesuatu yang dihasilkan dari korupsi itu merupakan sebuah kepuasan yang semu dan sifatnya hanya sesaat.

“Untuk mengatakan para aktor-aktor itu bahwa korupsi bukan saja merusak negara tapi juga proses dehumanisasi. karena pelaku korup berada di kesadaran semu. Tuhan palsu, yaitu materi. Jadi mereka itu memberhalakan materi tapi para koruptor tak pernah sadar,” ungkapnya.

Selain itu, Busyro juga menawarkan konsep-konsep dimana nantinya KPK, DPR, dan DPRD bisa bersinergi dalam setiap langkahnya seperti kegiatan pelatihan. Sehingga, pencegahan korupsi dapat dilakukan.

Jika hal itu bisa dilakukan, maka nantinya seluruh lembaga negara sepeti DPR bisa lebih mendapatkan kepercayaan. Namun tidak hanya DPR, nantinya lembaga lainnya seperti Polri, PPATK dan yang lainnya juga mendapat tempat.

“Dengan demikian DPR akan mengalami peningkatan trust building. PPATK, Polri, Kejaksaan, Depkeu, BPK, BPKP, dan pers menjadi elemen penting. Itu yang saya tulis,” tutupnya.

Sumber : www.okezone.com